DELIKJATIM86.Com/LAMONGAN – Kesadaran dan membangkitkan semangat ekonomi harus dibangkitkan. Dinyalakan dalam jiwa para kaumnya. Agar dalam menjalankan roda ekonomi membawa martabatnya. Tidak hanya berhenti pada kapal dagangnya namun juga menjalankan kapal perangnya. Selain berdagang juga menjalankan semangat dakwah amal makruf nahi mungkarnya.
Pelaku usaha mikro perlu menghimpun diri. Agar segala macam sumber ekonomi dan perdagangan tidak selalu dikuasai pelaku ekonomi makro. Sehingga wujud Trisakti bisa dirasakan ekonomi kecil menengah.
Demikian salah satu ulasan diskusi yang di selenggarakan LA-BRAK pada hari Minggu 28 September 2025 di Warung Metal Jowo Belakang Plaza Lamongan.
Tema diskusi APBD : Korupsi dan Pembangunan Lamongan dipilih guna menjawab kegelisahan masyarakat bawah. Sebab banyak kebijakan pemerintah Lamongan masih tebang pilih, kuat unsur KKN nya.
Sebagaimana diungkap oleh salah peserta yang berasal dari wilayah Sugio. Menceritakan pengalamannya pada saat memperjuangkan nasib teman temannya yang bergerak pada UMKM dan kesenian. Jawabnya dinas selalu mentok tidak sesuai dengan harapan.
Bahkan mempertanyakan kondisi masyarakat Lamongan kenapa cenderung mlempem, apatis, tidak ada yang bersedia membantu memperjuangkan persoalan masyarakat bawah. Padahal Lamongan banyak intlektualnya, LSM dan tokoh masyarakatnya. Beda dengan cerita yang selama ini di dengar. Ungkapnya.
Nur Salim selaku narasumber “Pelaku UMKM perlu menghimpun diri, membuat rumusan usulan program bersama. Untuk didorong dalam Musrengbang. Termasuk diajukan kepada Dinas yang memang menangani persoalan yang dimaksud. Bila perlu mengajak tim media khusus untuk merekam yang disampaikan pihak-pihak terkait.
Disinggung pula, bahwa perputaran ekonomi diakui atau tidak banyak yang black market. Sehingga yang beredar kebanyakan prodak palsu. Belum lagi faktor bagaimana derasanya trasaksi yang dilakukan secara online. Akhirnya berdampak pada kondisi pasar yang semakin kehilangan kedungnya.
Para pelaksana UMKM selain perlu menghimpun diri, juga perlu belajar melek politik dan kebijakan. Biar tahu hal dan kewajibannya. Termasuk tugas dan tanggung jawab dinas maupun pemerintah.
Dalam kesempatan diskusi Nur Salim menceritakan bahwa anggaran APBD sebesar 2,2 triyun digunakan untuk kebutuhan PNS sebesar 1,7 trilyun. Baik untuk gaji, perawatan kantor dan lain sebagainya. Sedang 1,5 trilyun untuk belanja dan bantuan hibah. Tentunya yang lebih banyak mendapatkan bantuan hibah dari kalangan pendukungnya. Sedang alokasi anggaran pembangunan yang ada dilamongan tidak sampai 500 milyar.
Harapannya kebijakan yang dilakukan pemerintah Lamongan dilakukan lebih transparan. Lebih mengakomodir kepentingan masyarakat bawah. Bukan kepentingan titipan partai dan kaum tertentu saja. Termasuk memihak pelaku UMKM secara merata. Biar tidak terkesan hanya kalangan yang kebetulan kenal dekat dengan pemerintah.
(Red)
