DELIKJATIM86.Com/LAMONGAN – Aliansi Lamongan Bersatu (Alam Bersatu) menggelar aksi damai di depan kantor Kecamatan Ngimbang, Lamongan, pada hari ini sebagai respons terhadap laporan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang didanai pemerintah. Aksi ini menjadi sorotan utama di tengah isu transparansi anggaran daerah.
Kurang lebih 50 anggota Alam Bersatu memulai aksi dengan berkumpul di depan kantor UPT Dinas Pendidikan. Mereka kemudian berjalan bersama menuju kantor Kecamatan Ngimbang, diiringi pengawalan ketat dari personel Polres Lamongan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung.
Semula, Alam Bersatu merencanakan aksi di dua lokasi strategis, yaitu Rumah Sakit Ngimbang dan Kantor Kecamatan Ngimbang. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, aksi di rumah sakit dibatalkan. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa rumah sakit merupakan objek vital yang harus steril dari kegiatan demonstrasi.
“Pertimbangan kami karena rumah sakit adalah obyek vital, maka dari itu kami tidak melakukan aksi di rumah sakit Ngimbang,” jelas Rahmad (Roy), salah satu anggota Alam Bersatu, saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi aksi.
Di depan kantor Kecamatan Ngimbang, para anggota Alam Bersatu secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi tuntutan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah. Mereka menyoroti banyaknya proyek pembangunan TPT yang diduga sarat dengan praktik korupsi melalui mark-up laporan pertanggungjawaban. Menurut mereka, realisasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
“Padahal masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, bukan hanya TPT yang terindikasi bermasalah,” ujar Suliono, salah satu orator dalam aksi tersebut, dengan nada bersemangat.
Sekretaris Alam Bersatu, Sukadi, menambahkan bahwa peran camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah sangat krusial dalam mengawasi penggunaan dana desa. “Camat harus mampu menjadi pembina dan pengontrol bagi seluruh kepala desa agar penggunaan dana bisa maksimal dan tidak terjadi penyelewengan,” tegasnya.
Selain Suliono dan Sukadi, beberapa orator lain seperti Roy, Suwito, dan Sulikan juga menyampaikan aspirasi serupa. Mereka berharap Camat Ngimbang, Bambang Purnomo, bersedia menerima perwakilan dari Aliansi Lamongan Bersatu untuk melakukan audiensi dan membahas permasalahan ini secara lebih mendalam. Aksi ini menjadi simbol harapan masyarakat Lamongan untuk pemerintahan yang bersih dan transparan.
(ZM)
