Aliansi Alam Bersatu Jaya memilih jalur dialog langsung dengan Dinas PMD Ketahanan Pangan di Kantor Pemkab Lamongan, Kamis (24/4/2026).
Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang. Aliansi menilai pengawasan program Ketahanan Pangan harus diperkuat agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Audiensi yang digelar di ruang rapat Dinas PMD tersebut menghasilkan kesepakatan penting: pengawalan bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi Ketahanan Pangan.
Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya, Miftah Zaeni, menegaskan bahwa pendekatan dialog dipilih untuk memastikan solusi konkret.
“Kami ingin ada kontrol bersama. Masyarakat ikut mengawasi, pemerintah juga terbuka. Ini penting agar Ketahanan Pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Miftah.
Ketahanan Pangan sendiri merupakan bagian dari prioritas nasional yang didanai 20% dari Dana Desa.
Namun, di lapangan program ini tak lepas dari sorotan. Isu mark up anggaran yang diduga dimainkan oleh oknum pemerintah desa dan BUMDes menjadi perhatian publik.
Karena itu, pengawasan menjadi kunci. Pengawalan terhadap program Ketahanan Pangan dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memperbaiki pelaksanaannya.
“Kalau hanya pemerintah dan pendamping yang mengawasi, tidak cukup. Harus ada keterlibatan masyarakat agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Miftah.
“Kami tetap menyampaikan aspirasi, tetapi dengan cara yang lebih kondusif. Tujuannya sama, yaitu memperbaiki pelaksanaan program Ketahanan Pangan,” jelasnya.
Dengan model pengawasan bersama ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari kontrol sosial.
Jika berjalan konsisten, langkah ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Harapannya jelas, program ini tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar bermanfaat dan memberi dampak
nyata,” pungkas Miftah.
